Nama Choirul Muhamad Taklim
Nim 63020180029


Pandemi global Corona ternyata menimbulkan dampak ekonomi diluar ekspektasi kita. Gangguan ekonomi yang pada awalnya hanya gangguan pasokan barang dari bahan baku impor, saat ini meluas berdampak pada perekonomian masyarakat dan juga keuangan pemerintah. APBN Indonesia tahun 2020 harus disiapkan untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi yang mungkin terjadi karena efek perang dagang AS-China, dan tidak menyiapkan skenario bencana pandemi penularan Corona. Pemerintah harus mengalihkan penggunaan anggaran beberapa kementerian untuk mengatasi dampak penularan virus Covid 19 ini.

Kebijakan untuk mengatasi pandemi Corona ini terdiri dari tiga prioritas kebijakan. Pertama, kebijakan di bidang kesehatan untuk perlindungan tenaga kesehatan (pembelian APD), pembelian alat kesehatan (test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain sebagainya), up grade rumah sakit dan pemberian insentif serta asuransi bagi tenaga kesehatan. Kedua, penyiapan jaringan perlindungan sosial, dipergunakan untuk meningkatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25%, kartu sembako dinaikkan, peningkatan kartu pekerja pembebasan biaya listrik untuk pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% untukpelanggan 900va, tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan, dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok. Ketiga, pemberian stimulus ekonomi terhadap sektor usaha yaitu dengan memberikan insentif berupa restrukturisasi kredit dan pembebasan pajak sampai dengan akhir tahun 2020.

Perubahan anggaran ini ternyata menyebabkan pemerintah perlu mendapatkan sumber penerimaan baru untuk memperkuat APBN.

Pertanyaannya bagaimana pemerintah membiayai defisit APBN ini? Dalam kondisi normal, APBN 2020 sudah pasti defisit 1,76% dari PDB. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menerbitkan pandemic bond (penerbitan obligasi pandemi) untuk memperkuat APBN Indonesia di tahun 2020.  Indonesia berhasil mendapatkan US$ 4,3 miliar dalam penerbitan pandemic bond pertama. .

Penerbitan pandemic bond ini adalah keputusan dengan resiko yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan pengalihan anggaran dari proyek yang bukan merupakan prioritas. Pilihan untuk mengalihkan anggaran dari proyek infrastruktur harus dioptimalkan sebelum menempuh pilihan kebijakan yang lebih beresiko seperti penerbitan surat utang.